Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Istana Bogor, Kamis (29 Januari 2015). Setelah pertemuan tersebut dilakukan, Prabowo menyatakan bahwa ia sangat mendukung pemerintahan Jokowi.
“Saya komitmen untuk dukung usaha bersama kita, beliau adalah eksekutif dan kami di luar eksekutif. Sama-sama ingin menjaga keutuhan bangsa, bertekad mengurangi kemiskinan dan menjaga kekayaan bangsa,” kata Prabowo
Setelah itu, Prabowo bertemu dengan petinggi partai-partai yang dulu mengusungnya sebagai calon presiden. Pertemuan digelar di gedung Bakrie Tower di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis malam. Selain Prabowo dan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, petinggi partai yang hadir antara lain Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa.
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Asrul Sani, berpendapat, bisa jadi Jokowi sedang menghindar dari impitan partai besar pengusungnya. “Tapi PPP tidak, ya. Apa pun yang terjadi, Budi Gunawan dilantik atau tidak, kami tidak ada niat untuk ultimatum,” ujarnya.
Hingga kini Presiden Jokowi masih menunda pelantikan bekas ajudan Megawati Soekarnoputri itu sebagai Kapolri karena ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kasus ini juga memicu konflik Polri dengan KPK yang berkepanjangan. Jokowi menghadapi masalah pelik karena partai-partai pengusungnya, terutama PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati terkesan berkukuh agar Budi dilantik. Selain PDIP, Jokowi dalam pemilu lalu juga disokong oleh Partai NasDem dan Hanura.
Ketua Partai NasDem, Akbar Faisal, tak memungkiri Jokowi sedang mencari dukungan sebelum memutuskan nasib calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. “Melihat situasi saat ini, bukan tak mungkin presiden sedang cari dukungan. Kami tak masalah,” ucapnya.
Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai hal itu manuver itu tak akan mengubah konstelasi politik. Menurut dia, Jokowi tak akan meninggalkan partai yang mengusungnya sebagai presiden. Bila dilakukan bisa geger. “Ini rumit dan bisa menimbulkan dinamika politik yang tidak terkendali,” katanya.
Adapun Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, enggan menangani perkembangan politik itu. Menurut dia, partai pendukung pemerintah tak pernah mengintervensi keputusan presiden presiden terkait isu pelantikan Kapolri. “Kami hanya memberi usulan. Relawan saja boleh bersaran, apalagi partai pengusung. Toh keputusan akhir kan ada pada presiden,” ujarya.