Wapres JK Instruksikan Menpora Jangan Tunda ISL 2015
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), mengaku sudah berbicara dengan Menteri Olahraga dan Pemuda (Menpora) Imam Nahrawi agar jalannya kompetisi Indonesia Super League (ISL) tidak molor. JK berjanji pemerintah mendukung dan mengawasi perkembangan sepakbola di tanah air.
“Saya sudah bicara dengan Menpora agar jangan ditunda-tunda (ISL), harus jalan. Pemerintah tugasnya mendukung, men-support, tidak perlu terlalu jauh mencampuri urusan internal liga dan macam-macam. Tugas pemerintah itu mengayomi, melindungi, bukan mengatur-atur segala,” kata JK, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (1/4/2015).
Mantan Ketua PSM Makassar ini meminta agar PSSI lebih serius mengurus timnas sepakbola. Jangan sampai timnas Indonesia kalah bersaing di dunia internasional.
“PSSI kan semua punya satu tujuan bagaimana prestasi persepakbolaan kita itu meningkat. Jangan kita selalu dikalahkan oleh tim-tim lain, walaupun tim itu tidak terlalu kuat. Jadi mencari solusi. jadi semua sudah pernah dicoba, tinggal kita mencari apa yang terbaik yang harus kita lakukan bersama-sama,” terangnya.
Kompetisi ISL diperkirakan molor dari jadwal yang ditentukan, karena Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menyatakan ada 6 klub yang tidak direkomendasikan berkompetisi di ajang tersebut. Mereka adalah Mitra Kukar, Persela Lamongan, Gresik United, Perseru Serui, Pelita Bandung Raya (PBR), dan Arema Cronus.
Sekjen PSSI Joko Driyono, menerangkan 6 klub tersebut sudah memenuhi syarat yang diperlukan untuk ikut berkompetisi. “Kalau terkait dengan itu, seluruh yang dimohonkan BOPI telah dipenuhi. Deadline tanggal 31 Maret sudah dipenuhi oleh 6 klub. Kita tunggu keputusan BOPI, persiapan sudah selesai,” ungkap Joko.
Rekomendasi dari BOPI dinilai Joko penting untuk kick-off ISL agar sesuai jadwal pada Sabtu 4 April mendatang. Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan bagi polisi untuk memberikan izin pertandingan laga-laga ISL berikutnya.
“Prosedur untuk pertandingan ada proses perizinan, jadi kewenangan polisi. Salah satunya itu dari rekomendasi BOPI. Bukan kewenangan kami,” jelas pria yang akrab disapa Jokdri ini.